Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, merespons pernyataan kontroversial Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan pengampunan bagi koruptor yang bersedia mengembalikan uang negara. Menurut Mahfud, langkah ini bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
Mahfud menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan memaafkan koruptor yang mengembalikan uang negara dianggap melanggar aturan. “Menurut hukum yang berlaku sekarang itu tidak boleh. Siapa yang membolehkan itu, bisa terkena Pasal 55, berarti ikut menggugurkan/menguburkan korupsi, ikut serta, ya. Pasal 55 KUHP itu,” tegas Mahfud saat menghadiri peringatan HUT ke-18 Partai Hanura di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (21/12).
Mahfud MD mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pengampunan terhadap koruptor yang mengembalikan uang dapat menimbulkan kekacauan dalam sistem hukum. Ia menekankan pentingnya mendukung individu yang melaporkan kasus korupsi daripada memberikan pengampunan kepada pelaku. “Korupsi itu kan dilarang. Dilarang siapa? menghalangi penegakan hukum, ikut serta atau membiarkan korupsi padahal dia bisa ini (melaporkan), lalu kerja sama. Padahal itu kompleks sekali, komplikasinya akan membuat semakin rusak lah bagi dunia hukum, sebab itu hati-hati lah,” ujarnya.
Sebagai mantan Menteri Pertahanan, Mahfud MD juga mengajak masyarakat untuk mengingatkan Presiden Prabowo agar berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan yang dapat berdampak negatif terhadap penanganan korupsi di Indonesia. “Tapi Pak Prabowo bisa mengatakan apa saja karena dia presiden yang terpilih, cuma kita juga harus mengingatkan agar tidak telanjur salah, itu tugas kita,” tutupnya.
Sebelumnya, dalam sebuah acara di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Rabu (18/12), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa ia mungkin akan memaafkan koruptor yang bersedia mengembalikan uang atau aset negara yang telah dicuri. “Hei, para koruptor atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tetapi, kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya,” ujar Prabowo.
Namun, Prabowo juga menegaskan bahwa jika para koruptor tetap membandel, maka penegakan hukum akan dilakukan. “Tetapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat, kita akan menegakkan hukum,” tambahnya.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai pengampunan koruptor yang mengembalikan uang negara menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat dan pakar hukum. Mahfud MD menekankan pentingnya mematuhi hukum yang berlaku dan mendukung pelaporan kasus korupsi untuk menjaga integritas sistem hukum di Indonesia. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mengingatkan pemerintah agar kebijakan yang diambil tidak merugikan upaya pemberantasan korupsi di tanah air.
