Mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong-hyun, resmi ditahan oleh jaksa pada Minggu (8/12). Penahanan ini terjadi di tengah penyelidikan intensif terkait dugaan penghianatan yang berkaitan dengan pengumuman Darurat Militer oleh Presiden Yoon Suk-yeol. Langkah ini menambah ketegangan politik yang sudah memanas di Korea Selatan.
Menurut laporan dari Yonhap News Agency, Kim Yong-hyun ditahan setelah menjalani pemeriksaan yang berlangsung hingga dini hari, tepatnya pukul 01.30 waktu setempat. Meski demikian, hingga saat ini belum ada rincian lebih lanjut mengenai alasan spesifik penahanan tersebut. Penahanan ini menandai babak baru dalam penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang.
Sebelumnya, Presiden Yoon Suk-yeol mengumumkan Darurat Militer pada Selasa malam, di tengah kebuntuan politik yang terjadi dengan Majelis Nasional yang dikuasai oleh oposisi. Pengumuman ini memicu reaksi keras dari masyarakat Korea Selatan, yang kemudian berkumpul di luar Gedung Majelis Nasional untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap kebijakan tersebut.
Hanya berselang enam jam setelah pengumuman, Presiden Yoon memutuskan untuk mengakhiri Darurat Militer tersebut. Keputusan ini diambil setelah mendapat penolakan keras dari parlemen. Langkah cepat ini menunjukkan tekanan politik yang dihadapi oleh Presiden Yoon dari berbagai pihak, termasuk dari dalam parlemen sendiri.
Setelah pengumuman Darurat Militer, Kim Yong-hyun mengajukan pengunduran dirinya, yang kemudian diterima oleh Presiden Yoon pada hari Kamis. Namun, pengunduran diri ini tidak menghentikan proses hukum yang berjalan. Kim tetap diselidiki atas dugaan penghianatan, yang akhirnya berujung pada penahanannya.
Bagi Presiden Yoon, pengumuman Darurat Militer ini berujung pada mosi pemakzulan yang diajukan oleh Majelis Nasional pada Sabtu (7/12). Namun, upaya pemakzulan ini gagal karena tidak mencapai kuorum yang diperlukan. Meski demikian, situasi ini menambah tekanan politik yang dihadapi oleh Presiden Yoon, yang harus berjuang untuk mempertahankan posisinya di tengah krisis politik yang semakin memanas.
Penahanan Kim Yong-hyun dan situasi politik yang menyertainya mencerminkan dinamika politik yang kompleks di Korea Selatan. Dengan adanya penahanan ini, perhatian publik dan media kini tertuju pada langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pihak berwenang dan dampaknya terhadap stabilitas politik di negara tersebut. Sementara itu, Presiden Yoon harus menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kepemimpinannya di tengah krisis yang sedang berlangsung.
