Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melontarkan kritik pedas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah dua tokoh penting mereka, Hasto Kristiyanto dan Yasonna Laoly, dilarang bepergian ke luar negeri. Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menilai kebijakan pencekalan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan menuduh KPK melakukan kriminalisasi terhadap partainya.
Guntur menegaskan bahwa alasan di balik pencekalan Yasonna Laoly tidak jelas. “Alasan pencekalan Pak Yasonna juga tidak jelas,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com pada Rabu (25/12). Ia juga mempertanyakan penetapan status tersangka terhadap Hasto Kristiyanto dalam kasus suap Harun Masiku, yang menurutnya tidak masuk akal.
Guntur mengungkapkan keheranannya atas sikap agresif KPK dalam menangani kasus suap Harun Masiku. Menurutnya, kasus ini tidak menimbulkan kerugian negara yang signifikan. “Apakah KPK sedang menerima ‘orderan’ untuk menyerang PDI Perjuangan?” tanyanya, menuding adanya motif tersembunyi di balik tindakan KPK.
Ia juga membandingkan agresivitas KPK dalam kasus Harun Masiku dengan dugaan korupsi yang melibatkan keluarga Presiden Jokowi. Guntur menilai bahwa kasus-kasus tersebut justru memiliki dampak kerugian negara yang lebih besar. “Seperti kasus Blok Medan yang sampai sekarang tidak ada beritanya. Atau laporan/pengaduan dugaan korupsi keluarga Jokowi yang sudah dilayangkan oleh Ubaidilah Badrun tidak ada berita sama sekali,” tambahnya.
Sebelumnya, KPK telah mencegah dua kader PDIP, yaitu Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, untuk keluar negeri. Hasto dicekal karena berstatus tersangka dalam kasus suap Harun Masiku, sementara Yasonna dicekal karena dianggap terkait dengan kasus tersebut.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (25/12), menyatakan bahwa keberadaan kedua tokoh tersebut di Indonesia diperlukan untuk proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Keputusan pencekalan ini berlaku selama enam bulan.
Kritik yang dilontarkan oleh PDIP terhadap KPK menambah ketegangan antara lembaga antirasuah tersebut dengan partai politik besar di Indonesia. Proses hukum yang sedang berlangsung akan menjadi sorotan publik, terutama mengingat posisi strategis yang dipegang oleh para tokoh yang terlibat. Sementara itu, KPK tetap berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
