Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperlihatkan ketegasannya dengan melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pekanbaru, Riau. Dalam operasi yang digelar pada Senin (2/12) ini, KPK berhasil menciduk delapan individu, termasuk Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa. Penangkapan ini menambah deretan panjang pejabat yang tersandung kasus korupsi di Indonesia.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengonfirmasi penangkapan tersebut.
“Iya benar, penangkapan terhadap Pj Walkot Pekanbaru. Tapi saya belum dapat laporan selengkapnya,” ujarnya.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa KPK masih dalam tahap awal penyelidikan dan belum dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai kasus ini.
Hingga saat ini, KPK belum merilis detail identitas dan kasus yang menjerat delapan orang tersebut. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menyatakan bahwa pihaknya masih mendalami kasus ini. “Kami masih mendalami kasus yang dimaksud,” ungkapnya, menegaskan bahwa proses investigasi masih berlangsung.
Berdasarkan informasi yang beredar, Risnandar Mahiwa diduga terlibat dalam kasus korupsi terkait pertanggungjawaban fiktif dana di Pemerintah Kota Pekanbaru. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyebut bahwa dugaan korupsi ini berkaitan dengan penggunaan uang bendahara. Dalam OTT tersebut, KPK juga mengamankan sejumlah uang yang nominalnya masih dalam proses perhitungan oleh tim Satgas OTT KPK.
Para pihak yang diamankan dalam OTT ini direncanakan akan segera dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Selasa (3/12). Saat ini, mereka masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak.
Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK di Pekanbaru ini menunjukkan komitmen lembaga antirasuah tersebut dalam memberantas korupsi di tanah air. Penangkapan Pj Walikota Pekanbaru dan tujuh orang lainnya menjadi peringatan bagi para pejabat publik untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan transparansi. KPK diharapkan dapat segera menyelesaikan penyelidikan ini dan memberikan kejelasan hukum bagi semua pihak yang terlibat.
