Nasaruddin Umar, yang kini memegang tampuk sebagai Menteri Agama, mengungkapkan bahwa dirinya merasa leluasa dalam menjalankan tugasnya. Ketiadaan beban politik memudahkannya dalam mengambil keputusan yang diperlukan.
“Sebagai Menteri Agama, saya sama sekali tidak merasa terbebani. Tidak ada partai atau organisasi yang berada di belakang saya, sehingga saya merasa bebas untuk menyampaikan apapun di Kementerian Agama,” ujar Nasaruddin saat memberikan pengarahan di Sidang Tanwir Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada Kamis (5/12).
Nasaruddin, yang juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, mengaku tidak pernah menyangka akan ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Menteri Agama.
“Saya tidak pernah bermimpi menjadi menteri agama, apalagi melakukan manuver untuk mendapatkan posisi tersebut,” ungkapnya di hadapan para pengurus pusat Muhammadiyah.
Nasaruddin menceritakan pengalamannya ketika dipanggil oleh Presiden Prabowo ke Kertanegara. Awalnya, ia mengira hanya akan diminta untuk mengisi acara sebagai pembaca doa.
“Saat itu, pada hari Senin, kami sedang makan malam untuk berbuka puasa. Tiba-tiba saya dipanggil oleh Pak Presiden. Saya pikir, biasanya kalau menteri mengundang saya, itu untuk membaca doa,” kenangnya.
Ketika Presiden Prabowo menawarkan jabatan menteri kepadanya di Kertanegara, Nasaruddin mengaku sempat menolak secara halus. Menurutnya, ada tokoh lain yang lebih layak untuk menjabat sebagai Menteri Agama.
“Saya sampaikan bahwa saya bukan orang yang paling tepat untuk menjadi menteri agama. Jika Bapak menemukan tokoh yang lebih baik, saya dengan senang hati akan membantu dari luar struktur,” katanya.
Namun, akhirnya Nasaruddin menerima amanah tersebut dan dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Negara pada Oktober 2024.
“Kementerian Agama selama ini mungkin dipimpin oleh teman-teman dengan latar belakang politisi, sehingga paradigma mereka mungkin sedikit berbeda,” tuturnya.
Dengan latar belakang yang berbeda, Nasaruddin berharap dapat membawa perubahan positif dalam Kementerian Agama, dengan fokus pada kebijakan yang lebih inklusif dan bebas dari tekanan politik.
