Persiapan Munas PMI di Jakarta
Palang Merah Indonesia (PMI) tengah bersiap menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 yang akan dihelat di Jakarta pada Desember 2024. Agenda utama dari pertemuan ini adalah pemilihan ketua umum baru yang akan memimpin organisasi kemanusiaan ini selama lima tahun ke depan. Munas ini menjadi momen krusial bagi PMI untuk menentukan arah kepemimpinan dan strategi organisasi di masa mendatang.
Di tengah persiapan Munas, muncul dugaan adanya upaya untuk mempengaruhi para pemilik suara agar mendukung salah satu calon, yaitu Agung Laksono. Isu ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya politisasi dalam proses pemilihan, yang dapat mencederai integritas PMI sebagai organisasi kemanusiaan.
Sudirman Said, mantan Sekjen PMI, mengingatkan semua pihak untuk menahan diri dan menjaga agar PMI tidak terkontaminasi oleh nuansa politik, terutama politik uang.
“Siapa pun boleh punya aspirasi memimpin PMI. Tapi jangan kotori PMI dengan politisasi, apalagi dengan nuansa politik uang,” tegas Sudirman dalam keterangannya pada Minggu (1/12).
Sudirman Said menekankan bahwa PMI adalah organisasi kemanusiaan yang berdiri di atas Tujuh Prinsip, yaitu kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan. Prinsip-prinsip ini harus dijaga agar PMI tetap menjadi lembaga yang berwibawa dan terpercaya.
“PMI membutuhkan kepemimpinan sejati, kepemimpinan intrinsik, yang memberi dan melayani. Bukan kepemimpinan hasil transaksi, apalagi dengan membeli,” ujar Sudirman.
Ia mengajak seluruh kader PMI untuk menjaga organisasi ini dari campur tangan pihak-pihak yang ingin merusak muruah gerakan kepalangmerahan.
Di tengah persiapan Munas, nama Agus Martowadojo mencuat sebagai calon kuat penerus Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum PMI. Namun, muncul pula surat dari Komite Donor Darah Indonesia (KDDI) yang mengundang para ketua PMI dari berbagai daerah untuk menghadiri acara di Hotel Sultan, Jakarta. Dalam acara tersebut, KDDI berencana menyatakan dukungan kepada Agung Laksono sebagai calon Ketua Umum PMI.
Surat ini mendapat respons tegas dari PMI Jawa Timur, yang menyatakan tindakan KDDI sebagai inkonstitusional. PMI Jatim menolak menghadiri acara tersebut dan memilih fokus untuk mensukseskan Munas PMI yang akan digelar pada 8-10 Desember 2024.
Munas ke-22 PMI diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang terbaik bagi organisasi. Sudirman Said menyampaikan harapannya agar seluruh kader PMI tetap berkomitmen menjaga integritas dan semangat kemanusiaan dalam setiap langkah yang diambil.
“Selamat menyongsong Munas PMI ke-22. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia,” ucapnya.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, Munas ini menjadi momentum penting bagi PMI untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan memastikan kepemimpinan yang mampu membawa organisasi ini ke arah yang lebih baik.
