Korea Selatan kini berada di tengah pusaran krisis politik yang kian memanas setelah Partai Penguasa mengumumkan niat untuk mencabut seluruh kekuasaan dan wewenang Presiden Yoon Suk-yeol. Langkah ini merupakan buntut dari keputusan mendadak Presiden Yoon untuk memberlakukan darurat militer selama enam jam pada Selasa malam (3/12). Keputusan tersebut mengejutkan banyak pihak, terutama karena tidak ada penjelasan rinci yang diberikan selain menyebut ancaman dari Korea Utara dan pasukan anti-negara sebagai alasan utama.
Setelah pemberlakuan darurat militer, parlemen Korea Selatan segera mengadakan pemungutan suara untuk menentukan nasib status darurat tersebut. Hasilnya, mayoritas anggota parlemen sepakat untuk mencabut status darurat militer, menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap langkah yang diambil oleh Presiden Yoon. Keputusan ini menandai awal dari serangkaian peristiwa politik yang lebih besar di negara tersebut.
Di tengah situasi yang semakin tegang, Partai People Power, yang merupakan partai penguasa, meminta anggotanya untuk menghentikan dukungan terhadap pemakzulan Presiden Yoon yang dijadwalkan akan dimulai pada Sabtu (8/12). Namun, oposisi terbesar, Partai Demokrat, tetap melanjutkan rencana pemakzulan dengan proses yang akan dimulai keesokan harinya.
Pada Jumat (6/12), pemimpin Partai People Power menyampaikan pidato di depan parlemen, menyoroti tindakan Presiden Yoon selama darurat militer. Ia menuduh Yoon berusaha menangkap sejumlah politikus dengan tuduhan sebagai anggota pasukan anti-negara. Pernyataan ini menambah ketegangan politik yang sudah memanas.
Dalam pidatonya, pemimpin Partai People Power, Han, menegaskan bahwa ia berusaha untuk tidak meloloskan pemakzulan demi mencegah kerusakan lebih lanjut pada rakyat dan pendukung yang disebabkan oleh kekacauan yang tidak dipersiapkan.
“Saya percaya bahwa penangguhan jabatan Presiden Yoon Suk-yeol segera diperlukan untuk melindungi Republik Korea dan rakyatnya mengingat fakta-fakta yang baru terungkap,” ujar Han, seperti dikutip dari Reuters.
Krisis politik ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai masa depan kepemimpinan di Korea Selatan. Dengan adanya rencana pemakzulan dan pencabutan kekuasaan Presiden Yoon, negara ini menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik. Langkah-langkah yang diambil oleh partai penguasa dan oposisi akan sangat menentukan arah politik Korea Selatan ke depan.
Situasi ini juga menjadi perhatian internasional, mengingat posisi strategis Korea Selatan di kawasan Asia Timur dan hubungannya dengan negara-negara tetangga, termasuk Korea Utara. Dunia menantikan bagaimana krisis ini akan diselesaikan dan dampaknya terhadap stabilitas regional.
Krisis politik di Korea Selatan saat ini mencerminkan dinamika kekuasaan yang kompleks dan tantangan besar yang dihadapi oleh negara tersebut. Dengan rencana pencabutan kekuasaan Presiden Yoon dan proses pemakzulan yang sedang berlangsung, masa depan politik Korea Selatan berada di persimpangan jalan. Semua mata tertuju pada langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh para pemimpin politik di negara ini.
