Krisis politik di Korea Selatan kian memanas pasca pencabutan status darurat militer. Presiden Yoon Suk-yeol kini berada di bawah tekanan hebat untuk meletakkan jabatannya. Desakan ini paling lantang disuarakan oleh kubu oposisi yang menilai bahwa pengunduran diri Yoon harus segera dilakukan.
Dalam pandangan oposisi, penerapan darurat militer dianggap sebagai langkah yang setara dengan upaya kudeta. Tidak hanya oposisi, serikat pekerja di Korea Selatan juga menyuarakan tuntutan serupa kepada Presiden Yoon. Ancaman yang mereka lontarkan tidak main-main, mereka siap melakukan aksi mogok massal hingga Yoon bersedia mundur dari jabatannya.
Partai Demokrat, yang merupakan bagian dari oposisi, menyatakan bahwa proses untuk melengserkan Yoon bisa dimulai secepatnya pada hari Jumat, 6 Desember. Mereka menegaskan bahwa jika Yoon tidak segera mengundurkan diri, Partai Demokrat akan menginisiasi proses pemakzulan yang sesuai dengan keinginan rakyat.
Desakan untuk pengunduran diri Presiden Yoon tidak hanya datang dari kalangan politik, tetapi juga dari masyarakat luas yang merasa tidak puas dengan kebijakan darurat militer. Serikat pekerja telah menyatakan kesiapan mereka untuk melakukan mogok massal sebagai bentuk protes dan tekanan terhadap pemerintah.
Situasi politik di Korea Selatan saat ini berada dalam kondisi yang sangat tegang. Dengan tekanan yang terus meningkat dari berbagai pihak, masa depan kepemimpinan Presiden Yoon Suk-yeol menjadi semakin tidak pasti. Apakah Yoon akan memenuhi tuntutan untuk mundur atau menghadapi proses pemakzulan, masih harus dilihat bagaimana perkembangan selanjutnya di panggung politik Korea Selatan.
