Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, mengungkapkan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) terkait penyuluh pertanian tinggal menunggu tanda tangan dari Presiden Prabowo Subianto. Melalui Inpres ini, pemerintah pusat akan mengambil alih peran dalam mengatur penyuluh di setiap desa di Indonesia.
Zulhas, yang juga mantan Menteri Perdagangan, memastikan bahwa dalam penyusunan Inpres ini, kementerian terkait pangan telah menyepakati dan menandatangani dokumen tersebut. “Penyuluh akan ditarik ke pusat, Inpresnya sudah kami tandatangani semua. Mudah-mudahan Senin pak Presiden tandatangan mengenai penyuluh yang ditarik ke pusat,” ujar Zulhas usai rapat koordinasi di Bandar Lampung, Sabtu (28/12/2024).
Zulhas menjelaskan bahwa nantinya tugas penyuluh akan dibagi berdasarkan spesialisasi, mulai dari pertanian padi, hortikultura, hingga perkebunan. “Nanti penyuluh di-upgrade, nanti ada penyuluh pertanian padi, hortikultura, penyuluh perkebunan,” terangnya.
Penyuluhan pertanian merupakan jabatan fungsional yang berperan penting dalam membantu dan mengorganisasikan petani untuk mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan petani, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Sebelumnya, Zulhas menyatakan bahwa pemerintah akan mengatur satu penyuluh pertanian untuk setiap desa di Indonesia. Regulasi ini akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres). “Pertama mengenai penyuluh pertanian, baru saja disepakati bahwa nanti penyuluh pertanian yang sekarang tersebar di berbagai daerah nanti akan diatur melalui Perpres itu akan diatur oleh pusat cq Menteri Pertanian,” ujar Zulhas dalam keterangannya, Jumat (29/11/2024).
Sebagai bagian dari visi misi pemerintah, berbagai regulasi akan digodok demi mencapai swasembada pangan pada tahun 2027. Hal ini diungkapkan Zulhas usai Rapat Koordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, dan Menteri Sekretariat Negara di Jakarta, Kamis (28/11/2024).
Zulhas menambahkan bahwa Perpres tersebut akan mengatur penambahan satu penyuluh pertanian untuk setiap desa. Penyuluh pertanian ini disiapkan untuk mengajari petani demi mencapai target swasembada pangan. “Tinggal nanti akan ada harmonisasi dan sekarang jumlahnya (penyuluh pertanian) dari 37 ribu hampir 38 ribu akan dilengkapi nanti 1 desa 1 penyuluh pertanian,” jelas Zulhas.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian di Indonesia, serta mencapai swasembada pangan yang telah lama diidamkan.
