Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyoroti perkembangan demokrasi di Indonesia dalam konteks program Open Government Partnership (OGP) yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam program ini, Indonesia diakui sebagai salah satu negara yang memiliki kekuatan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun masih dalam proses pengembangan, SBY menegaskan bahwa Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Dalam acara bertajuk “Belajar dari Kuntoro: Integritas, Kepemimpinan, dan Pengabdian” yang berlangsung di The Dharmawangsa, Jakarta, pada Selasa (17/12), SBY menyampaikan, “Ada yang namanya Open Government Partnership. Itu prakarsa PBB dengan sponsor negara-negara besar. Indonesia terpilih menjadi negara yang dianggap memiliki kekuatan, demokrasi, good governance. Meskipun in the making, meskipun di sana-sini masih ada masalah.”
SBY juga mengapresiasi upaya Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), dalam menjaga capaian tersebut. Ia optimis bahwa Prabowo Subianto, sebagai tokoh politik yang berpengaruh, juga akan berkomitmen untuk mempertahankan status Indonesia di kancah internasional. “Kita harus tahu, saya tahu Pak Jokowi juga ingin membangun itu, Pak Prabowo saya yakin juga,” ujar SBY.
Namun, SBY mengingatkan bahwa masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. “Tapi, di sana-sini masih ada yang perlu kita perbaiki,” tambahnya.
Open Government Partnership dibentuk pada tahun 2011 oleh delapan negara, termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Meksiko, Brasil, Afrika Selatan, dan Filipina. Tujuan utama dari OGP adalah untuk mendorong negara-negara anggotanya berkolaborasi dalam menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga negara.
Melalui OGP, negara-negara anggota berkomitmen untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, partisipasi publik, dan inovasi dalam pelayanan publik. Indonesia, sebagai salah satu pendiri OGP, memiliki peran penting dalam mempromosikan prinsip-prinsip ini di tingkat global.
Pernyataan SBY mengenai demokrasi dan tata kelola di Indonesia dalam konteks Open Government Partnership menegaskan pentingnya kolaborasi internasional dalam memperkuat pemerintahan yang baik. Meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi, Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk terus memperbaiki sistem pemerintahan demi kesejahteraan rakyatnya. Dengan dukungan dari para pemimpin seperti Jokowi dan Prabowo, diharapkan Indonesia dapat terus mempertahankan dan meningkatkan posisinya sebagai negara dengan tata kelola yang baik di mata dunia.
