Jakarta kembali menjadi panggung aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok massa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta. Kelompok yang menamakan diri “Masyarakat Jakarta Menggugat” ini menuntut agar penyelenggara Pilkada Jakarta 2024 menyelidiki secara menyeluruh dugaan kecurangan yang terjadi selama proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
Koordinator aksi, Abdul Aziz, menyampaikan tuntutan massa dari atas mobil komando. Aziz menegaskan bahwa KPU Jakarta harus segera menyelidiki temuan adanya surat suara yang sudah tercoblos sebelum digunakan di TPS 028, Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur. Surat suara tersebut tercoblos pada gambar pasangan calon nomor urut 03, Pramono Anung-Rano Karno, yang dikenal dengan julukan Si Doel.
“Anggota KPPS sudah dibayar. Ini konspirasi besar,” teriak Aziz di depan KPU Jakarta, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, pada Senin (2/12/2024). Aziz juga mendesak aparat penegak hukum untuk bekerja sama dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) guna mengungkap dalang di balik dugaan kecurangan ini.
Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk bertuliskan “HMI Garis Keras” lengkap dengan logo Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Beberapa pengunjuk rasa juga mengenakan atribut topi berlogo pasangan calon nomor 01, Ridwan Kamil-Suswono. Melalui spanduk, mereka mendesak KPU Jakarta untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 028 Pinang Ranti, Jakarta Timur, karena adanya dugaan kecurangan.
Di tengah kontroversi ini, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno mengklaim kemenangan dalam satu putaran Pilkada DKI Jakarta. Hasil real count dari KPUD Jakarta dan tim internal pasangan nomor 03 menunjukkan bahwa Pramono-Karno unggul dengan perolehan suara 50,07 persen.
Sementara itu, survei dari Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada hari pemilihan gubernur, Rabu, 27 November 2024, menunjukkan bahwa pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan sama-sama memperkuat pasangan Pramono Anung-Rano Karno. Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, menyatakan bahwa pasangan Pram-Rano berhasil menyatukan dua kelompok yang selama ini dipandang berseberangan, yaitu pemilih Ahok dan pemilih Anies.
Deni menjelaskan bahwa endorsement dari Anies Baswedan dan Ahok justru memperkuat dukungan terhadap Pram-Rano.
“Endorsement Anies ke Pramono-Rano tidak membuat pemilih Ahok pergi, sebaliknya justru memperkuat dukungan,” ujar Deni.
Survei menunjukkan bahwa di kalangan pemilih Ahok yang mengetahui endorsement Anies, elektabilitas Pram-Rano mencapai 55%, lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak mengetahui endorsement tersebut.
Deni juga menambahkan bahwa endorsement dari Ahok tidak membuat pemilih Anies meninggalkan Pram-Rano. Sebaliknya, dukungan ini justru memperkuat posisi mereka di kalangan pemilih Anies.
“Pada kelompok pemilih Anies yang tahu endorsement Ahok, elektabilitas Pram-Rano mencapai 59%,” jelas Deni.
Survei SMRC menunjukkan bahwa 52% warga mengetahui dukungan Anies Baswedan terhadap pasangan Pram-Rano, dan 78% dari mereka menilai dukungan tersebut baik untuk kemenangan pasangan ini. Sementara itu, 44% warga mengetahui dukungan Ahok, dengan 80% menilai dukungan tersebut positif.
Survei ini melibatkan 552 responden yang diwawancarai secara tatap muka oleh pewawancara terlatih, dengan tingkat respons mencapai 92%. Margin of error dari survei ini diperkirakan ±4,56 persen pada tingkat kepercayaan 95%.
Dengan situasi politik yang semakin memanas, semua mata tertuju pada bagaimana KPU dan pihak terkait akan menangani dugaan kecurangan ini, serta bagaimana hasil akhir dari Pilkada Jakarta 2024 akan mempengaruhi peta politik di ibu kota.
