JAKARTA – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana alam. Sebanyak 3.000 personel Basarnas telah disiagakan untuk menghadapi situasi darurat.
Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Kusworo, mengungkapkan bahwa total personel yang akan dikerahkan mencapai 3.000 orang, dengan dukungan tambahan dari potensi lain di Indonesia yang mencapai 21 ribu personel.
“Total secara keseluruhan, sekitar 3.000 personel Basarnas akan diterjunkan, dan akan dibantu oleh potensi lainnya di Indonesia yang mencapai 21 ribu personel,” jelas Kusworo di kantor Basarnas, Jakarta Pusat, Jumat, (29/11/2024).
Operasi pengamanan Nataru 2025 dijadwalkan berlangsung dari 18 Desember 2024 hingga 6 Januari 2025. Fokus utama Basarnas adalah Pulau Jawa, yang dikenal memiliki beberapa titik rawan bencana.
“Di Jawa, kita akan mendeploi tiga helikopter di wilayah barat, Selat Sunda satu. Di tengah nanti antara Cikampek dan Kalikangkung, dan di timur di Banyuwangi. Selain helikopter, kita juga siapkan kendaraan darat maupun kapal laut untuk mobilitas,” ungkap Kusworo.
Selain itu, Basarnas juga akan mendirikan posko di 203 titik di seluruh Indonesia untuk memberikan bantuan cepat jika terjadi bencana.
“Di 43 kantor SAR dan 203 titik posko, kita akan siap siaga. Pemetaan wilayah mana yang menjadi tanggung jawab siapa sudah kami lakukan, terutama di Jawa,” tambah Kusworo. Ia menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi gangguan alam yang terburuk, meskipun berharap tidak ada kejadian yang tidak diinginkan.
Di sisi lain, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar (Mintegar), Okky Krisna, mengajukan permohonan agar angkutan air minum dalam kemasan (AMDK) dikecualikan dari aturan pelarangan truk sumbu 3 selama libur Nataru. Menurut Okky, AMDK merupakan kebutuhan strategis yang sangat dibutuhkan masyarakat.
“Kami dari kementerian perindustrian setiap tahun, ketika mendapatkan masukan dari industri, kita menyurati ke Dirjen Hubdar. Kita sudah menyurati Dirjen Hubdar untuk AMDK agar ditambahkan dalam pengecualian dalam aturan pelarangan tersebut,” kata Okky pada Selasa, 26 November 2024. Namun, ia menyayangkan bahwa Kemenperin tidak pernah diikutsertakan dalam rapat penyusunan peraturan tersebut.
Bambang Haryo Soekartono, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, menilai bahwa kebijakan pelarangan truk sumbu 3 dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan komoditas selama libur hari besar. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya persediaan barang di daerah-daerah.
“Bila terjadi kelangkaan barang maka harga barang tentu akan mahal dan bisa terjadi inflasi. Dan ini pasti akan terjadi hukum supply dan demand, di mana kebutuhan konsumen lebih banyak daripada supply-nya. Tentu yang dirugikan adalah masyarakat dan negara,” ujarnya.
Bambang menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada pengaturan lalu lintas. Misalnya, truk sumbu 3 dapat diarahkan melalui jalur Utara yang terhubung langsung dengan pelabuhan besar di Jawa Utara, sementara kendaraan kecil dan sepeda motor dapat menggunakan jalur Tengah dan Selatan. Untuk jalur ke Sumatera, jalur Barat dapat digunakan untuk kendaraan kecil dan sepeda motor, sedangkan jalur Timur untuk truk.
Selain itu, ia mengusulkan pembagian waktu operasional, di mana truk dapat beroperasi pada malam hingga pagi hari, sementara kendaraan kecil dan sepeda motor beroperasi pada pagi hingga malam hari.
“Sehingga tidak berbarengan. Karena, jika berbarengan, itu timbul kepadatan yang mengakibatkan kemacetan,” katanya.
Dengan persiapan dan strategi yang matang, diharapkan perayaan Nataru 2025 dapat berlangsung dengan aman dan lancar, serta kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tanpa hambatan distribusi.
