Wellington: Pada Selasa, 19 November 2024, ribuan warga Selandia Baru, termasuk etnis Maori yang mengenakan busana tradisional, berkumpul di depan Gedung Parlemen Selandia Baru di Wellington. Mereka bersatu menentang rancangan undang-undang yang dianggap dapat mengikis hak-hak penduduk asli
Pawai, yang dikenal sebagai hikoi, dimulai dari wilayah utara dan mencapai puncaknya di ibu kota Wellington. Para pejuang Maori, bersenjatakan tombak dan tongkat, memimpin demonstrasi melewati jalan-jalan kota menuju tangga gedung parlemen. Di sana, mereka bernyanyi dan mengibarkan bendera sebagai simbol perlawanan.
Menurut laporan dari The Straits Times, penyelenggara memperkirakan jumlah demonstran mencapai 30.000 orang. Namun, pihak kepolisian memperkirakan angka tersebut berada di kisaran 20.000. Meski demikian, aksi protes berlangsung damai tanpa insiden serius yang dilaporkan.
Suku Maori dan para pendukungnya merasa marah terhadap undang-undang yang diajukan oleh Partai ACT, anggota koalisi pemerintah yang berhaluan libertarian. RUU ini bertujuan untuk mendefinisikan ulang prinsip-prinsip Perjanjian Waitangi, perjanjian tahun 1840 antara kepala suku Maori dan Kerajaan Inggris yang dianggap sebagai dokumen pendiri bangsa.
Partai Nasional, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Christopher Luxon, menyatakan tidak akan mendukung RUU tersebut setelah pembacaan pertama. Namun, mereka mengizinkan pengajuan RUU ke Parlemen untuk dibahas, meskipun hal ini memicu ketegangan rasial.
Pemimpin ACT, David Seymour, berpendapat bahwa interpretasi pengadilan terhadap Perjanjian Waitangi memberikan hak lebih besar kepada suku Maori berdasarkan ras. RUU yang dia ajukan bertujuan untuk mendefinisikan ulang prinsip-prinsip Perjanjian guna memastikan bahwa “setiap orang setara di hadapan hukum.”
Namun, para kritikus menilai langkah ini sebagai upaya untuk melemahkan suara Maori yang lebih besar setelah puluhan tahun diskriminasi. Mereka menyoroti bahwa suku Maori terwakili secara berlebihan dalam statistik kemiskinan dan kriminalitas.
Don Tamihere, Uskup Agung Gereja Anglikan di Aotearoa, Selandia Baru, dan Polinesia, menyatakan, “Alih-alih mempromosikan kesetaraan sejati, RUU ini justru merupakan upaya terselubung untuk memusatkan kekuasaan dan sumber daya, yang akan semakin memarginalkan komunitas Maori yang sudah terdampak oleh ketidaksetaraan historis dan sistemik.”
Posisi Partai ACT dalam Koalisi Pemerintah
Partai ACT, yang memperoleh 8,6 persen suara pada pemilu 2023, adalah salah satu dari tiga partai dalam koalisi kanan-tengah yang dipimpin oleh Partai Nasional pimpinan Luxon. Mereka setuju untuk mengizinkan pengenalan RUU Prinsip-Prinsip Perjanjian Waitangi sebagai bagian dari negosiasi pembentukan pemerintahan koalisi, namun tidak akan mendukungnya menjadi undang-undang.
Dampak Pengajuan RUU
Meskipun RUU tersebut tidak akan menjadi undang-undang, pengajuannya telah memicu ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap anti-Maori oleh sebagian orang. Beberapa kebijakan tersebut termasuk upaya mengurangi prominensi dan penggunaan bahasa Maori di instansi publik.
Dengan aksi protes yang berlangsung damai, ribuan warga Selandia Baru menunjukkan solidaritas mereka terhadap hak-hak penduduk asli, menegaskan pentingnya menjaga warisan budaya dan hak-hak suku Maori di tengah perubahan politik yang terjadi.
