Jakarta – Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, melontarkan kritik tajam terhadap rencana Ridwan Kamil untuk memindahkan Balai Kota Jakarta ke wilayah utara. Menurutnya, rencana tersebut tidak memiliki landasan konsep yang jelas, berbeda dengan alasan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang didasari oleh penurunan permukaan tanah.
Gilbert menegaskan bahwa memindahkan balai kota ke tanah yang lebih rendah dari lokasi saat ini adalah langkah yang tidak terencana dan tidak memahami permasalahan yang ada.
“Memindahkan balai kota ke tanah yang lebih rendah dari saat ini, jelas tanpa konsep dan tanpa mengetahui masalah,” ujar Gilbert kepada Tempo, Kamis, 21 November 2024.
Gilbert, yang juga mantan anggota DPRD DKI, menyoroti kebutuhan mendesak di Jakarta Utara, seperti penyediaan air minum dengan cakupan 100 persen dan pengelolaan limbah. Penurunan permukaan tanah yang cepat akibat penyedotan air tanah menjadi alasan mendesak untuk membangun jaringan saluran air bersih.
“Tanah yang penuh limbah E. Coli yang digunakan masyarakat Jakarta Utara perlu diatasi dengan saluran alir bersih yang cakupannya 100 persen,” tambahnya.
Gilbert menyarankan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas digunakan untuk proyek yang memiliki konsep jelas. Ia menekankan pentingnya pemahaman gubernur terpilih terhadap permasalahan di Jakarta.
“Karena rakyat Jakarta membutuhkan perbaikan bukan polesan,” tegasnya.
Rencana pemindahan Balai Kota dari Jalan Merdeka Selatan di Jakarta Pusat ke Jakarta Utara diungkapkan Ridwan Kamil dalam debat ketiga pilkada Jakarta. Saat ini, Balai Kota Jakarta terletak di kawasan strategis dekat Monas, Istana Presiden, dan Istana Wakil Presiden.
Ridwan Kamil, yang akrab disapa Kang Emil, mengakui bahwa keinginan tersebut berawal dari imajinasi, mirip dengan konsep Ibu Kota Nusantara (IKN).
“IKN itu datang dari imajinasi melalui sebuah keputusan politik yang mahal, yakni keputusan untuk pindah ke sana. Itu menjadi IKN hari ini,” ujarnya pada Ahad malam, 17 November 2024.
Menanggapi pertanyaan dari pesaingnya, Pramono Anung, Ridwan Kamil menekankan pentingnya dialog dengan stakeholder di Jakarta. Ia berpendapat bahwa pemindahan balai kota dapat membantu mengurangi kemacetan dengan menata ulang tata ruang dan transportasi publik.
“Tentu ini harus didialogkan dengan stakeholder di Jakarta. Kenapa di Jakarta Utara? Karena aksesnya bagus, Ancol itu punya hak 200 hektar untuk membangun,” jelasnya.
Ridwan Kamil juga mengusulkan pembangunan pusat bisnis baru yang dilengkapi dengan fasilitas hiburan, sebagai akumulasi dari perkantoran pemerintahan Jakarta dan BUMD.
“Sehingga, lahan-lahan yang ada di kota bisa difungsikan untuk fungsi-fungsi kota global, yang menjadi ciri pergaulan internasional. Jadi, IKN adalah imajinasi dan wacana ini juga adalah imajinasi,” tutup Ridwan Kamil.
Rencana pemindahan Balai Kota Jakarta ke utara ini masih menjadi perdebatan dan memerlukan kajian lebih lanjut serta dialog dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan langkah yang diambil benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Jakarta.
