Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan bahwa kehadiran pinjaman online (pinjol) menjadi salah satu hambatan utama bagi masyarakat dalam mengakses pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) subsidi. Pernyataan ini disampaikan Nixon dalam sebuah dialog yang melibatkan asosiasi pengembang, industri perumahan, dan sejumlah kementerian, yang bertujuan untuk mempercepat penyaluran program 3 juta rumah di Menara BTN, pada Jumat (29/11).
Nixon menjelaskan bahwa izin pinjol sering kali menjadi masalah yang disampaikan oleh rekan-rekan terkait dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Bahkan, 30 persen dari aplikasi yang diajukan oleh pengembang untuk membeli rumah KPR subsidi ditolak karena memiliki SLIK OJK merah akibat pinjol,” ujar Nixon.
Hal ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang terhalang untuk mendapatkan KPR subsidi karena catatan kredit yang buruk akibat pinjaman online.
Nixon menekankan bahwa masalah pinjol ini harus segera diperhatikan dan diselesaikan dengan memberikan solusi yang dapat membantu masyarakat agar lebih mudah mengakses KPR subsidi.
“Padahal, sering kali saldo pinjol hanya sekitar Rp 200 ribu. Namun, bank harus menghormati SLIK OJK sehingga kami tidak bisa menyetujui aplikasi tersebut karena ketentuannya seperti itu,” tambah Nixon.
Ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah pinjaman relatif kecil, dampaknya terhadap akses KPR subsidi sangat signifikan.
Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), outstanding pinjaman di fintech P2P lending atau pinjol secara perseorangan tercatat mencapai Rp 61,52 triliun hingga Juni 2024, dengan jumlah peminjam sebanyak 18.326.831 orang. Tingkat kredit macet atau TWP90 berada di level 2,79 persen. Sementara itu, pinjaman perseorangan yang tercatat macet mencapai Rp 1,37 triliun, dengan jumlah peminjam sebanyak 547.692 orang. Dari total outstanding yang macet tersebut, mayoritas didominasi oleh peminjam berusia 19-34 tahun, atau dari kalangan milenial dan generasi Z (gen Z), sebanyak 289.128 peminjam dengan nilai Rp 697,78 miliar.
Masalah pinjaman online yang menghambat akses KPR subsidi merupakan tantangan yang harus segera diatasi. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan industri terkait untuk mencari solusi yang efektif. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah mengakses KPR subsidi dan program 3 juta rumah dapat terealisasi dengan lebih cepat. Upaya ini tidak hanya akan membantu masyarakat memiliki rumah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.
