JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 diharapkan dapat berlangsung dengan harmonis dan tertib. Namun, tantangan di beberapa wilayah yang berisiko tinggi tetap menjadi sorotan utama. Penyelenggara Pilkada dan aparat keamanan diimbau untuk lebih fokus pada daerah-daerah yang rentan konflik guna memastikan tidak ada gangguan yang mengancam kestabilan.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah merilis tingkat kerentanan provinsi dalam Pilkada 2024 yang diukur melalui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Tahapan pungut hitung disebut sebagai tahapan paling rentan dalam penyelenggaraan ini. Berdasarkan data, terdapat 5 provinsi dengan kerentanan tinggi, yaitu Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah.
Di tingkat kabupaten/kota, pemetaan kerentanan Pilkada 2024 menunjukkan 84 kabupaten/kota masuk kategori kerentanan tinggi. Sementara itu, 334 kabupaten/kota masuk kategori kerentanan sedang, dan 90 kabupaten/kota masuk kategori kerentanan rendah. Bawaslu mencatat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama, terutama oleh penyelenggara pemilu, untuk memastikan Pilkada 2024 berlangsung lebih terbuka, jujur, dan adil.
Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian antara lain netralitas aparatur pemerintah dan penyelenggara pemilihan, praktik politik uang, polarisasi masyarakat, penggunaan media sosial untuk kontestasi, serta keamanan. Selain itu, kompetensi penyelenggara adhoc, hak memilih dan dipilih, layanan kepada pemilih, bencana alam, distribusi logistik, perselisihan hasil pemilihan, dan kebijakan pemilihan yang berubah juga menjadi fokus utama.
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Pengawas pemilu dilarang mengambil keputusan tanpa dasar hukum. Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa kepolisian bersama TNI siap mengamankan seluruh kegiatan Pemilihan 2024. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan kesiapan TNI dalam mendukung pengamanan Pilkada serentak.
TNI mengerahkan personel dan alutsista untuk pengamanan serta distribusi logistik. Langkah-langkah mitigasi konflik dilakukan melalui penguatan penegakan hukum, edukasi politik, monitoring, dan pengawasan ketat. Dialog dan mediasi dengan tokoh masyarakat, partai politik, dan pihak berwenang juga dilakukan untuk mencegah potensi konflik.
Komisioner Bawaslu Jakarta, Benny Sabdo, menyatakan pihaknya menggelar patroli politik uang untuk mengantisipasi serangan fajar yang dapat mengganggu jalannya Pilkada 2024. Bawaslu memiliki pengawas TPS yang tersebar di seluruh Jakarta untuk melakukan patroli pengawasan politik uang. Masyarakat diimbau untuk proaktif melaporkan dugaan politik uang.
Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, menyoroti pentingnya netralitas aparatur negara dalam Pilkada 2024. Endorsement dari pejabat publik dan politik uang menjelang hari pencoblosan menjadi perhatian utama. Mantan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga proses Pilkada yang damai dan demokratis.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengingatkan pentingnya menjaga kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Ia berharap pesta demokrasi rakyat dapat berjalan dengan aman dan lancar. Puan juga menekankan pentingnya aparat menjaga netralitas dan meminta masyarakat melapor jika ada dugaan pelanggaran.
Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha, meminta Bawaslu untuk menindak tegas pelaku politik uang yang dapat merusak pesta demokrasi. Aturan mengenai larangan politik uang sudah jelas diatur dalam UU Pilkada. Bawaslu diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap praktik serangan fajar yang masif dilakukan di setiap pemilihan umum.
Dengan berbagai upaya dan koordinasi yang dilakukan, diharapkan Pilkada serentak 2024 dapat berlangsung dengan aman, damai, dan demokratis, mencerminkan semangat demokrasi yang sesungguhnya di Indonesia.
