JAKARTA – Menjelang pesta demokrasi Pilkada Jawa Barat 2024 dan Kota Depok, ribuan personel keamanan gabungan telah disiagakan di berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS). Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran dan keamanan proses pemilihan.
Tidak main-main, anggota bersenjata lengkap siap dikerahkan jika terjadi situasi yang tidak kondusif selama pencoblosan Pilkada Kota Depok 2024. Kapolres Metro Depok, Kombes Arya Perdana, mengungkapkan bahwa apel pergeseran pasukan telah dilakukan di wilayah Kota Depok. Apel ini melibatkan anggota Polri, BKO Polri, TNI, Satpol PP, dan Linmas.
“Semua elemen ini kita libatkan. Setelah apel, mereka akan menuju TPS masing-masing. Jumlahnya mencapai ribuan pasukan,” ujar Arya pada Selasa (26/11/2024).
Arya menjelaskan bahwa total pasukan yang berjaga terdiri dari 948 anggota Polri, 177 pasukan TNI dan BKO yang ditugaskan di Depok. Sementara itu, Linmas dan Satpol PP Kota Depok mencapai 6.612 personil yang akan disebar di setiap TPS.
“Setiap dua anggota Polri akan mengawasi enam TPS dengan bantuan 16 linmas. Total TPS di Depok sekitar 3.303,” jelas Arya.
Selain itu, ada tiga TPS yang akan mendapatkan pengawasan dan bantuan keamanan khusus. TPS tersebut berada di Rutan Kelas 1 Depok, Universitas Indonesia, dan Pesantren Qotrun Nada.
“Mereka akan membantu pengamanan di tiga TPS khusus ini,” terang Arya.
Mengenai penggunaan senjata, Arya menegaskan bahwa petugas keamanan hanya akan mengawasi. Namun, tidak menutup kemungkinan petugas bersenjata akan dikerahkan jika terjadi kondisi darurat.
“Ada pasukan Brimob yang siaga, tetapi selebihnya adalah pasukan Polri,” ucap Arya.
Arya menyatakan bahwa TPS di Kota Depok masuk dalam klasifikasi kurang rawan. Meskipun demikian, antisipasi maksimal tetap dilakukan untuk memastikan keamanan.
“Memang tidak ada kerawanan, tetapi kita tetap melakukan antisipasi maksimal,” ungkapnya.
Petugas keamanan gabungan akan bersiaga untuk mengamankan pelaksanaan pencoblosan hak suara masyarakat pada Pilkada. Mereka akan mengantisipasi segala bentuk provokasi atau tindakan lain yang dapat mengganggu Pilkada di Depok.
“Kita akan bersiaga agar tidak ada provokasi atau hal yang bisa membuat Pemilukada berantakan,” tegas Arya.
Sementara itu, Dandim 0508 Depok, Kolonel Inf Iman Widhiarto, mengimbau masyarakat Depok untuk memaksimalkan partisipasinya dalam Pilkada Jawa Barat dan Kota Depok. Masyarakat diminta untuk tidak golput dan menggunakan hak suaranya.
“Depok kita identifikasi secara demografi, 40 persen adalah pendatang yang rata-rata bekerja di luar kota Depok,” ujar Iman.
Ia meminta masyarakat yang memiliki KTP Depok untuk ikut melaksanakan pencoblosan. Terlebih, para pekerja sudah diliburkan dari instansi atau tempat kerjanya.
“TNI dan Polri akan selalu menjaga netralitas dan mengawal proses demokrasi ini. Silakan masyarakat memilih pemimpin yang akan memimpin Kota Depok,” pungkas Iman.
