Pemerintah Indonesia sebelumnya menetapkan anggaran sebesar Rp 15.000 per individu untuk program makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil. Namun, karena keterbatasan anggaran, jumlah tersebut kini dipangkas menjadi Rp 10.000 per orang. Keputusan ini diumumkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam konferensi pers di Istana Negara pada Jumat, 29 November 2024.
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa penurunan anggaran ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran pemerintah.
“Kita ingin Rp 15.000 per orang, tapi kondisi anggaran tidak memungkinkan,” ujar Prabowo.
Beliau menambahkan bahwa di beberapa daerah, terdapat keluarga dengan tiga hingga empat anak. Dengan jumlah tersebut, pemerintah hanya mampu mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30.000 hingga Rp 40.000 per keluarga setiap harinya.
Meskipun anggaran terbatas, Presiden Prabowo menegaskan bahwa setiap anak akan tetap mendapatkan jaminan mutu dan gizi yang memadai.
“Kalau dengan bansos (bantuan sosial), perlinsos (perlindungan sosial), termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan lain, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat, buruh sudah sangat maksimal,” jelasnya.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, sebelumnya menyatakan bahwa anggaran program makan bergizi gratis (MBG) dipatok sebesar Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, dalam pelaksanaannya, anggaran ini akan disesuaikan dengan kondisi harga bahan makanan di masing-masing daerah. Jika ada daerah yang harga per sekali makan di bawah Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dialokasikan ke daerah-daerah yang membutuhkan anggaran lebih besar.
“Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah,” kata Dadan.
Pemangkasan anggaran ini menimbulkan tantangan bagi pemerintah dalam memastikan bahwa setiap anak dan ibu hamil tetap mendapatkan asupan gizi yang cukup. Namun, dengan adanya fleksibilitas dalam pengalokasian anggaran dan dukungan dari berbagai program sosial, diharapkan kebutuhan gizi masyarakat tetap dapat terpenuhi. Pemerintah juga diharapkan terus mencari solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan memastikan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil.
