BANDUNG – R Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), menyampaikan pandangannya bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebaiknya tidak menjadikan mantan Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai kambing hitam atas kekalahan yang dialami di beberapa wilayah dalam Pilkada. Menurut Haidar, PDIP seharusnya bersikap ksatria dengan menerima kekalahan tersebut.
“Kalah kok nyalahin Jokowi dan Kapolri? Kalah ya kalah saja. Terima dengan legowo. Itu baru kesatria,” ujar Haidar dalam rilis yang diterima pada Jumat (29/11/2024).
Haidar juga menyoroti sikap PDIP yang dinilainya membingungkan. Di daerah di mana PDIP meraih kemenangan, mereka memuji kinerja Polri. Namun, di daerah di mana mereka kalah, justru Polri yang menjadi sasaran kritik. Haidar menyarankan agar PDIP melaporkan masalah yang ada ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jika memang ada kecurangan.
Usulan PDIP agar Presiden Prabowo mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau di bawah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dianggap tidak memiliki dasar yang kuat. Saat ini, di era Presiden Prabowo, Polri berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam), bukan langsung di bawah Presiden.
Sesuai prediksi, tidak mengherankan jika PDIP mengalami kekalahan di sejumlah daerah strategis pada Pilkada serentak 2024. Termasuk kekalahan di Jawa Tengah, yang selama ini dikenal sebagai basis kuat PDIP.
“Mau nyalahin Prabowo nggak berani. Jokowi yang sudah pensiun dan Kapolri pun jadi sasaran tembak. Bukan simpati, yang ada rakyat justru makin antipati pada PDIP. Karena rakyat kita sekarang sudah cerdas,” pungkas R Haidar Alwi.
Pernyataan Haidar Alwi menyoroti pentingnya sikap legowo dalam menerima kekalahan dan menghindari menyalahkan pihak lain tanpa dasar yang kuat. Sikap ini diharapkan dapat menjadi refleksi bagi PDIP dalam menghadapi hasil Pilkada dan menjaga kepercayaan publik.
