Kementerian Hukum Filipina melontarkan tuduhan berat kepada Wakil Presiden Sara Duterte, menudingnya sebagai otak di balik rencana pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr, yang akrab disapa Bongbong, pada Senin (25/11). Tuduhan ini menempatkan Sara dalam situasi genting, di mana ia diberi waktu lima hari untuk memenuhi panggilan pengadilan. Jika tidak, ia terancam menghadapi proses pemakzulan di parlemen
Wakil Menteri Hukum Filipina, Jesse Andres, menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas untuk melindungi presiden terpilih mereka.
“Pemerintah mengambil langkah untuk melindungi dengan baik presiden terpilih kami,” ujar Andres, seperti dilansir dari AFP.
Ia menambahkan bahwa rencana pembunuhan yang diakui oleh dalang tersebut akan menghadapi konsekuensi hukum yang serius.
Presiden Ferdinand Marcos Jr, atau yang lebih dikenal dengan Bongbong, menyatakan tekadnya untuk melawan segala upaya pembunuhan terhadap dirinya. Bongbong mengungkapkan bahwa rencana pembunuhan tersebut sangat mengusik dan tidak bisa dibiarkan begitu saja.
Ancaman pembunuhan ini pertama kali disampaikan oleh Sara Duterte pada akhir pekan lalu. Dalam pernyataannya, Sara mengungkapkan bahwa jika dirinya terbunuh, ia akan memastikan bahwa pembunuhnya juga menghabisi nyawa Bongbong. Selain itu, Sara yang merupakan putri dari mantan Presiden Rodrigo Duterte, juga mengincar nyawa ibu negara Liza Araneta dan sepupu presiden, Martin Romualdez.
Tuduhan ini tidak hanya menimbulkan gejolak politik di Filipina, tetapi juga membawa dampak hukum yang serius bagi Sara Duterte. Jika terbukti bersalah, Sara tidak hanya akan kehilangan jabatannya sebagai wakil presiden, tetapi juga menghadapi hukuman berat sesuai dengan hukum yang berlaku di Filipina.
Kasus ini menarik perhatian publik dan pengamat politik di Filipina. Banyak yang menilai bahwa tuduhan ini bisa menjadi bagian dari dinamika politik yang lebih besar di negara tersebut. Beberapa pihak menduga bahwa ada motif politik di balik tuduhan ini, sementara yang lain menekankan pentingnya proses hukum yang adil dan transparan.
Tuduhan terhadap Sara Duterte sebagai dalang rencana pembunuhan Presiden Marcos Jr merupakan isu serius yang memerlukan perhatian dan penanganan yang tepat. Pemerintah Filipina harus memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, sementara masyarakat menunggu perkembangan lebih lanjut dari kasus ini. Apapun hasilnya, kasus ini akan menjadi salah satu ujian besar bagi stabilitas politik dan hukum di Filipina.
