Prof. Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si, adalah sosok birokrat yang berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan menjabat sebagai Penjabat Gubernur di dua provinsi berbeda. Kini, ia memegang tampuk kepemimpinan sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Timur sejak 2 Oktober 2023, setelah sebelumnya memimpin Sulawesi Barat pada periode 2022–2023. Karier Akmal Malik dimulai pada tahun 1996 ketika ia dipromosikan ke Kantor Gubernur Sumatera Barat. Pada 19 September 2008, ia diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Pendidikan Formal Keagamaan di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Kemudian, pada 1 Januari 2009, ia menjabat sebagai Penjabat Kepala Bagian Bina Agama di Biro Bina Sosial Setdaprov Sumbar.
Pada 7 Juni 2018, Akmal Malik diangkat menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri. Kariernya terus menanjak ketika pada 1 Mei 2019, ia merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas Dirjen Otda. Pada 9 September 2019, ia dilantik menjadi Direktur Jenderal Otonomi Daerah, posisi yang masih diembannya hingga kini. Selain itu, Akmal juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan.
Kalimantan Timur dikenal dengan potensi tambangnya yang besar. Namun, pengelolaan tambang yang baik dan sesuai kaidah menjadi tantangan tersendiri. Banyak pemilik konsesi yang tidak mampu mengelola dengan baik, sehingga beberapa titik tambang dikelola secara ilegal. Akmal Malik menekankan pentingnya Rencana Induk Kerja Pemberdayaan Masyarakat sebagai dasar bagi perusahaan untuk membuat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang disetujui oleh kementerian pusat. Ia juga menekankan perlunya dialog antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyelesaikan masalah regulasi dan perubahan cara berpikir terkait pertambangan.
Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa perizinan perkebunan kini berada di tangan kabupaten-kota, sementara pertambangan mineral tetap di pusat. Namun, untuk non-mineral seperti batu, kewenangan telah diserahkan kepada pemerintah daerah. Akmal Malik menekankan pentingnya fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya, mengingat kondisi setiap daerah berbeda. Di Kalimantan Timur, terdapat 154.000 lubang bekas tambang, dengan 29.000 di antaranya berada di sekitar kawasan Ibu Kota Negara (IKN).
Akmal Malik juga mendorong inisiatif pemberdayaan masyarakat melalui pertanian. Di Kutai Timur, misalnya, ada pemegang konsesi yang menanam pisang untuk masyarakat dan mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi. Dengan bantuan teknologi pengeringan, pisang tersebut dijual ke pasar internasional dengan harga yang jauh lebih tinggi. Akmal menekankan pentingnya kemauan baik dalam mengolah lahan bekas tambang dan melihatnya sebagai peluang.
Akmal Malik juga menekankan pentingnya pendidikan dan perubahan mindset generasi muda. Ia mendorong gerakan bersama untuk memobilisasi anak muda agar lebih peduli pada sektor agraris. Menurutnya, sektor agraris menjanjikan dan tidak kalah dengan sektor pertambangan. Di Samarinda, misalnya, terdapat sentra pertanian yang terus dikembangkan. Pemerintah daerah bekerja sama dengan Kodam VI Mulawarman untuk membangun infrastruktur pendukung seperti pipanisasi guna memastikan ketersediaan air.
Sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan pemberdayaan masyarakat. Dengan pengalaman dan kepemimpinannya, ia berupaya memastikan bahwa masyarakat Kalimantan Timur dapat merasakan manfaat dari aktivitas pertambangan dan sektor lainnya. Inisiatifnya dalam mendorong pertanian dan pendidikan generasi muda menunjukkan komitmennya untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi provinsi ini.
